LEWAT ONLINE : Melalui teknologi yang berkembang pesat, mempermudah dan percepat koordinasi.
NEWSNUSANTARA.COM,BERAU – Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK. Penyampaikan dilakukan lewat sistem online melalui video conference. Hal ini pun memberikan kemudahan sekaligus efisiensi waktu dan penghematan anggaran pemerintah. Pola seperti ini kedepannya bakal diterapkan juga ke kampung dan kecamatan untuk mempercepat koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Disampaikan Bupati Berau, Muharram, revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial, memang memfasilitasi cara kerja birokrasi. Namun, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik. “Kita manfaatkan kemajuan teknologi saat ini agar lebih cepat bekerja dan efektif. Tunjukan inovasi dan kreatifitas kita masing-masing agar terus berkembang,” katanya.
Baca juga :Camat dan Lurah Lakukan Verifikasi Masyarakat Kurang Mampu
Muharram menyampaikan bahwa penyampaian LKPD dengan sistem online yang telah dilakukan tersebut memberikan ide untuk bisa diterapkan di Kabupaten Berau. Mengingat kondisi kecamatan dan kampung yang ada di Bumi Batiwakkal dengan posisi geografis yang berjauhan. Tentu melalui kemajuan teknologi yang ada saat ini bakal memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi yang cepat dan efisien. “Jadi kepala kampung dan camat tidak perlu lagi ke sini. Bisa langsung koordinasi melalui online. Apalagi sekarang ini ada aplikasi rapat online. Yang bisa digunakan untuk mempermudah dan percepat rapat antar OPD dan pemerintah kecamatan maupun kampung,” ujarnya.
Baca juga : Pertama Kali Penyerahan LKPD Dilakukan Secara Online
Dalam penerapan ini tentu diharapkan seluruh kecamatan dan kampung memiliki jaringan internet yang memadai. Saat ini Pemerintah Kabupaten Berau berupaya dalam memenuhi jaringan telekomunikasi di setiap kecamatan. Selain itu, pemerintah kampung pun didorong untuk memanfaatkan alokasi dana kampung (ADK) dalam pemenuhan jaringan telekomunikasi ini. “Ini ada teknologi yang bisa dimanfaatkan yaitu Ubiqu. Melalui ADK bisa dipasang di kampung masing-masing. Diprioritaskan di kantor kepala kampung, sekolah dan puskesmas yang melayani langsung masyarakat,” pungkasnya. (SR)
