DPRD Berau Geram! TPP Nakes Belum Dibayar, Ratna: “Ini Menyangkut Hak dan Keringat Mereka!”

Sabtu, 22 November 2025 07:38 WITA
Anggota DPRD Berau, Ratna

NEWSNUSANTARA,BERAU-Sorotan tajam kembali mengarah ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau setelah keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) mencuat ke publik. DPRD Berau melalui Sekretaris Komisi III, Ratna, mengambil sikap tegas dan mendesak pemerintah segera menuntaskan kewajiban tersebut.

Ratna menilai persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bukti nyata lemahnya manajemen keuangan dan pengelolaan SDM di sektor kesehatan daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah gagal memprioritaskan kesejahteraan nakes pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga layanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga  Perkuat Silaturahmi dengan Wartawan, Kejari Berau Gelar Buka Puasa Bersama

“Padahal, garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat itu nakes-nakes kita. Sudah seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Anggota DPRD Berau Ratna

Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa nakes yang terdampak adalah para CPNS formasi 2024. Kondisi ini membuat Ratna kecewa, sebab generasi muda tenaga kesehatan yang baru mengabdi justru dihadapkan dengan ketidakpastian terkait hak dasar mereka.

Baca Juga  Satgas Pamtas Yonarmed 5/105 Tarik/PG,Adakan Kithan Gratis Warga

Lebih jauh, Ratna menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran TPP tidak bisa dianggap enteng. Ini bukan hanya menunjukkan lemahnya sistem, tetapi juga menyangkut moralitas kebijakan pemerintah. Saat layanan kesehatan semakin dibutuhkan, justru tenaga medis harus berhadapan dengan ketidakjelasan soal hak yang semestinya mereka terima.

“Saya tegaskan, Pemkab Berau jangan anggap ini masalah sepele. Kita berkaitan dengan keringat dan hak orang. Kalau mereka sudah memenuhi standar dan kewajiban, kita yang menggunakan jasa dan pelayanan mereka ya harus memberikan hak mereka,” ujarnya dengan nada tegas.

Baca Juga  Lahirkan Bibit Paskibraka Melalui LKBB

Ratna memastikan, Komisi III DPRD Berau akan mengawal penyelesaian persoalan ini hingga tuntas dan secara terbuka. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap masalah ini hanya akan memperburuk kualitas pelayanan publik.

“Kalau terus-terusan mengabaikan urusan seperti ini, jangan pernah berharap layanan publik di Berau bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

(adv)

Bagikan:
Berita Terkait