NEWSNUSANTARA BERAU- Keterbatasan akses dan minimnya informasi dinilai masih menjadi hambatan serius bagi warga pendatang di wilayah pedalaman Kabupaten Berau dalam mengurus perubahan KTP sesuai domisili.
Kondisi ini mendorong DPRD setempat meminta pemerintah daerah lebih proaktif dengan turun langsung ke kampung-kampung, tidak hanya menunggu pelayanan di pusat kota.
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menilai persoalan administrasi kependudukan tersebut perlu segera ditangani melalui langkah evaluasi dan penguatan sosialisasi.
Ia menekankan bahwa pembiaran terhadap warga yang belum memperbarui data kependudukan dapat berdampak pada ketidaktertiban administrasi daerah sekaligus menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik.
Dalam pemantauannya, Elita masih banyak menjumpai warga yang sudah lama menetap di kampung, namun belum mengganti KTP sesuai alamat tinggal saat ini. Ia menyebut, selain kurangnya pemahaman prosedur, faktor jarak dan kondisi geografis turut memperparah situasi. Banyak kampung berada cukup jauh dari pusat layanan, sehingga masyarakat harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mengurus dokumen.
“Sebagian warga sebenarnya ingin mengurus perubahan KTP, tetapi mereka terkendala informasi dan jarak tempuh yang cukup jauh dari layanan administrasi,” ujar Elita.
Ia menambahkan, kepemilikan KTP sesuai domisili bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menjadi kunci untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah secara maksimal. Tanpa pembaruan data, warga berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga program bantuan sosial.
“Kalau masih memakai KTP dari daerah asal, tentu akan menyulitkan ketika mengurus layanan di Berau. Karena itu, mereka yang sudah menetap sebaiknya segera menyesuaikan data kependudukan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Elita mendorong instansi terkait agar lebih sering melakukan pelayanan keliling ke wilayah-wilayah terpencil. Ia menilai pendekatan jemput bola akan sangat membantu masyarakat yang terkendala akses transportasi maupun biaya.
“Harapannya, dinas terkait bisa lebih aktif turun langsung ke kampung-kampung. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus dokumen kependudukan,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
