Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kembali Mendapatkan Predikan B SAKIP

 

Bupati Ismunandar mendapatkan penghargaan predikat B SAKIP 2019 dalam acara Laporan Hasil Evaluasi atas Penerapan Sistem

NEWSNUSANATARA.COM,SANGATTA – Di bawah Kepemimpinan Bupati Ismunandar banyak sekali kemajuan yang dihasilkan termasuk reformasi birokrasi dan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). SAKIP yang semakin baik inilah yang membuat Kutim kembali mendapatkan penghargaan predikat B SAKIP 2019 dalam acara Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Kabupaten/Kota Wilayah II Tahun 2019 yang digelar Kementerian PANRB di Ballrom Hotel Inaya Putri,Kawasan Wisata Nusa Dua Lot S-3,Benoa, Kabupaten Badung, Bali. (27/01/20)

Penghargaan diserahkan langsung Deputi  Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,Muhammad Yusuf Ateh kepada Ismunandar.

Bupati Ismunandar yang ditemui seusai acara mengucapkan syukur, karena Kutim kembali mendapatkan predikat B SAKIP 2019. “ Alhamdulillah ini menunjukkan kami tetap konsisten dengan efisien dalam penggunaan anggaran-anggaran di daerah. Predikat ini tidak akan membuat kami puas. Untuk itulah kami akan memperbaiki kekurangan dan bakal terus merapatkan barisan jajarannya, untuk meningkatkan penilaian SAKIP 2020,” ucap Ismunandar.

Acara yang diikuti 161 pemerintah daerah dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh. Dalam sambutan Menpan RB Tjahjo Kumolo yang dibacakan M.Yusuf Ateh meminta agar  instansi pemerintah diharapkan bisa fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional, melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui SAKIP, Instansi Pemerintah juga mampu mempertanggungjawabkan hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan.

“Saat ini Instansi pemerintah tidak boleh hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat. “Suatu daerah yang telah memahami SAKIP dengan baik, pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya,” ujar Yusuf Ateh.

“Kita harus merubah mind set bekerja, dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Kita perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera,”tutupnya. (Tim Diskominfo Perstik Kutim)

(Hs.Foto:Riri)