NEWSNUSANTARA,BERAU – Masalah legalitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti masih adanya sejumlah PAUD yang belum mengantongi izin operasional, meskipun telah berjalan dan dimanfaatkan masyarakat.
Subroto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memandang persoalan ini sebagai hal penting, mengingat PAUD merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak di usia dini.
“PAUD adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai aktivitas belajar anak-anak terhambat hanya karena masalah izin,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa di beberapa kampung, pengelolaan PAUD kini banyak ditangani langsung oleh pemerintah kampung. Mulai dari penganggaran, pembangunan fasilitas, hingga penyediaan peralatan pembelajaran, semuanya lebih banyak ditopang oleh dana kampung.
Menurut Subroto, kondisi tersebut menunjukkan adanya jurang tanggung jawab antara pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten. Jika dibiarkan, keberlanjutan PAUD dikhawatirkan bergantung sepenuhnya pada inisiatif kampung.
“Sering kali saat pengelolaan beralih ke pemerintah daerah, muncul kendala birokrasi dan anggaran. Karena itu kami mendorong penguatan PAUD melalui Alokasi Dana Kampung (ADK),” jelasnya.
Ia menilai skema tersebut bisa menjadi solusi praktis. Pemerintah daerah cukup fokus pada penyusunan regulasi dan pengawasan, sementara operasional lembaga PAUD dapat ditopang oleh ADK yang fleksibel dan langsung menyentuh kebutuhan kampung.
“Dengan dukungan ADK, beban APBD bisa berkurang, namun pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara terkait izin operasional yang belum dimiliki sejumlah PAUD, Subroto meminta Dinas Pendidikan Berau mempercepat proses pembinaan dan penyesuaian sesuai aturan. Ia berharap persoalan ini segera mendapat solusi agar PAUD dapat berfungsi secara resmi dan berkelanjutan.
“Ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pendidikan. Semoga ada langkah cepat agar seluruh PAUD di Berau bisa beroperasi dengan legal dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.(ADV)
