NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2025 resmi ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Berau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan rasa syukurnya atas telah selesai penyusunan kebijakan tersebut. Menurutnya itu sebagai bentuk semangat kemitraan dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak.
Meskip sebelumnya, pembahasan yang cukup alot namun atas kerjasama yang baik kata Gamalis keseluruhan prosedur dapat berjalan baik dan lancar.
“Tujuan utama dari penyusunan KUA dan PPAS adalah untuk menetapkan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025, serta menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis,” ujarnya.
Setelah ditetapkannya dokumen KUA PPAS itu, nantinya akan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara untuk APBD tahun anggaran 2025 serta kebijakan pendapatan daerah.
Sehingga dengan adanya beberapa hal yang menjadi prioritas kebijakan, diharapkannya proses pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Berau.
Gamalis pun menekankan bahwa dengan penetapan KUA dan PPAS, baik eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pembangunan daerah.
“Kesepakatan ini akan membawa kemajuan yang signifikan bagi Kabupaten Berau,” tuturnya.
Termasuk dirinya meyakini bahwa Berau masa mendatang kian maju serta penyusunan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Berau.
“Berau kita harus dijaga dengan penggunaan anggaran maksimal supaya pembangunan fasilitas dan layanan untuk masyarakat pun bisa dapati,” pungkasnya.
Reporter: Miko Gusti
